DCKTR Tangsel Terapkan Biopori Kantor, Biasakan Pilah Sampah dari Ruang Kerja

TANGSEL (TangerangSiber.id) – Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Tangerang Selatan mulai menerapkan Program Biopori Kantor sebagai langkah nyata membangun budaya pengelolaan sampah berkelanjutan di lingkungan perkantoran pemerintahan.

Program yang dimulai sejak Oktober 2025 ini menjadi proyek percontohan di kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Lengkong Wetan. Melalui inisiatif tersebut, DCKTR mendorong pegawai untuk memilah sampah sejak dari ruang kerja sebagai upaya pengurangan sampah dari sumbernya.

Petugas UPT Pemeliharaan DCKTR Tangsel, Jeni Faturahman, mengatakan program biopori kantor dirancang untuk mengelola sampah organik secara mandiri, sementara sampah non-organik tetap disalurkan ke bank sampah yang dikelola Dharma Wanita Persatuan (DWP) DCKTR.

“Intinya, kami ingin mengurangi beban sampah dari hulunya. Jika sampah bisa dikelola langsung di kawasan perkantoran, tentu itu lebih baik. Sekaligus membangun kesadaran lingkungan di kalangan pegawai,” ujar Jeni, Rabu (7/1/2026).

Ia menjelaskan, lubang biopori yang dibuat memiliki diameter sekitar 12 inci dengan kedalaman 80 hingga 100 sentimeter. Di bagian atas dipasang pipa setinggi kurang lebih 20 sentimeter agar mudah dirawat, karena biopori ini khusus difungsikan untuk pengolahan sampah organik menjadi kompos.

“Yang dimasukkan adalah sampah organik seperti sisa makanan. Nantinya, mikroorganisme, belatung, dan cacing akan menguraikan sampah hingga menjadi kompos. Selain mengurangi volume sampah, struktur tanah di sekitarnya juga menjadi lebih gembur,” jelasnya.

Kompos yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan kembali sebagai pupuk tanaman di lingkungan kantor, sehingga pengelolaan sampah organik berjalan dalam siklus yang berkelanjutan.

Untuk mendukung perubahan perilaku, DCKTR menyiapkan sistem pemilahan sejak awal. Setiap ruangan dilengkapi wadah tertutup khusus sampah organik. Sampah yang telah dipilah akan diangkut petugas kebersihan setiap sore untuk dimasukkan ke lubang biopori.

Program ini juga dilaksanakan secara kolaboratif bersama sejumlah perangkat daerah yang berkantor di Lengkong Wetan, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK), Dinas Perkimta, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Perubahan kebiasaan memang tidak instan. Namun harus dimulai dari hulu. Biopori tidak akan efektif tanpa pemilahan sampah yang benar,” tambah Jeni.

Ke depan, DCKTR menargetkan program biopori kantor dapat direplikasi di kawasan perkantoran lain, fasilitas umum, hingga gedung pendidikan dan layanan kesehatan di Tangerang Selatan.

“Jika pilot project ini berjalan baik, akan kami kembangkan ke kawasan lain seperti Puspemkot, Setu, Celenggang, hingga gedung-gedung layanan publik. Target akhirnya adalah mendekati zero waste di lingkungan perkantoran,” ujarnya.

Ia menambahkan, biopori memerlukan perawatan rutin, minimal sekali dalam sepekan, agar proses penguraian sampah berjalan optimal.

“Kalau volumenya terus berkurang, artinya biopori bekerja. Jadi ini bukan sekadar membuang sampah, tapi ada proses dan tanggung jawab perawatannya,” katanya.

Program Biopori Kantor ini diharapkan menjadi contoh pengelolaan sampah berbasis institusi sekaligus memperkuat peran aparatur pemerintah sebagai pelopor budaya pilah sampah dari sumbernya.(ded/joe)