KOTA TANGERANG (Tangerangsiber.id) – Pemerintah Kota Tangerang memperkuat langkah mitigasi keamanan siber untuk mengantisipasi potensi kerentanan PHP2Shell pada layanan digital pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk melindungi data masyarakat dan memastikan pelayanan publik berbasis digital tetap berjalan.
Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman mengatakan, penguatan keamanan sistem digital menjadi hal penting seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Herman dalam Rapat Mitigasi Kerentanan PHP2Shell pada Layanan Digital Pemerintah Kota Tangerang di Ruang Akhlakul Karimah, Rabu (28/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami memberi atensi atas potensi kerentanan ini. Langkah antisipatif harus menjadi prioritas agar sistem dan data yang dipercayakan masyarakat kepada pemerintah tetap terlindungi, serta pelayanan digital berjalan dengan baik,” ujar Herman.
Ia meminta seluruh perangkat daerah, terutama pengelola aplikasi dan layanan daring, berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang untuk memeriksa sistem yang dikelola masing-masing serta menindaklanjuti potensi kerentanan.
Herman juga meminta agar setiap indikasi insiden yang berpotensi mengganggu keamanan informasi segera dilaporkan sehingga dapat ditangani secara cepat dan tepat.
“Jika ditemukan indikasi insiden yang berpotensi mengganggu keamanan informasi, segera laporkan dan koordinasikan dengan Diskominfo agar dapat ditangani secara cepat dan tepat,” katanya.
Selain pengamanan sistem, Herman menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan pelayanan publik selama proses mitigasi berlangsung.
Menurut dia, apabila pembatasan akses terhadap aplikasi diperlukan untuk mengantisipasi risiko keamanan, perangkat daerah terkait harus menyiapkan alternatif layanan dan menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat.
Ia menambahkan, keamanan digital tidak hanya berkaitan dengan perlindungan sistem dan data, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
“Seluruh perangkat daerah harus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap potensi kerentanan ditangani secara tepat. Dengan demikian, keamanan data masyarakat terjaga dan kualitas pelayanan publik tetap terpelihara,” tutur Herman.(man/joe)
Komentar