KOTA TANGERANG (Tangerangsiber.id) – Komisi I DPRD Kota Tangerang menyoroti dugaan pelanggaran perizinan bangunan di sejumlah wilayah. Persoalan tersebut mencakup bangunan gudang yang diduga belum mengantongi izin hingga pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Badan Anggaran, Gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junadi, mengatakan, rapat tersebut melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Junadi, RDP digelar untuk menindaklanjuti sejumlah pengaduan masyarakat sekaligus meminta penjelasan mengenai pengawasan dan penegakan aturan terhadap bangunan yang diduga melanggar ketentuan perizinan maupun tata ruang.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Jalan Garuda. Bangunan di kawasan tersebut sebelumnya telah disegel. Namun, berdasarkan laporan yang dibahas dalam rapat, masih ditemukan aktivitas di dalam bangunan.
Komisi I meminta Satpol PP menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk memastikan kepatuhan pemilik bangunan terhadap ketentuan penyegelan.
Selain itu, DPRD menyoroti keberadaan 10 bangunan gudang di wilayah Jurumudi yang diduga belum memiliki izin. Bangunan tersebut menjadi perhatian karena berada di kawasan yang diperuntukkan sebagai permukiman.
“Yang kedua, bangunan di Jurumudi ada 10 gudang yang hari ini tidak ada izinnya. Nanti dari Satpol PP akan memberikan tindakan secepatnya untuk penyegelan, karena kawasan tersebut merupakan kawasan permukiman yang digunakan untuk bangunan gudang,” ujar Junadi.
Persoalan serupa juga ditemukan di wilayah Tanah Tinggi. Sebuah bangunan yang perizinannya diperuntukkan sebagai rumah diduga digunakan sebagai rumah kos. Junadi mengatakan, bangunan tersebut telah disegel dan pemiliknya bersikap kooperatif untuk mengurus penyesuaian perizinan.
Meski demikian, penyegelan tetap diberlakukan sampai pemilik bangunan memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan fungsi pemanfaatannya.
Komisi I juga membahas dugaan ketidaksesuaian penggunaan bangunan di kawasan RS Sitanala dan Jalan KH Hasyim. Kedua lokasi tersebut masuk dalam daftar persoalan yang memerlukan tindak lanjut dari OPD terkait.
Selain itu, perhatian DPRD tertuju pada bangunan gudang dan lapangan padel di Jalan Hasyim Asy’ari, tepatnya di samping SPBU Nerogtog. Bangunan tersebut diduga belum mengantongi izin dan telah dikoordinasikan dengan Disperkimtan untuk ditelusuri lebih lanjut.
Junadi menambahkan, dalam rapat tersebut Satpol PP juga menyampaikan masih ditemukannya aktivitas pekerjaan pada bangunan yang sebelumnya telah disegel. Atas temuan itu, pihak terkait telah diproses melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring).
Sementara itu, pemilik bangunan menyatakan telah memiliki dokumen perizinan. Karena itu, mereka akan dipanggil untuk menunjukkan dokumen tersebut guna memastikan kesesuaian antara izin yang dimiliki dan pemanfaatan bangunan di lapangan.
Junadi menegaskan, DPRD mendorong OPD terkait agar menjalankan pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten. Bangunan yang terbukti tidak memiliki izin atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya harus ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami dari DPRD mengimbau kepada seluruh pengusaha di Kota Tangerang, silakan berinvestasi dan mengembangkan usaha, tetapi harus memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai kegiatan usaha berjalan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku,” kata Junadi.
Sementara itu, Ketua Badan Himpunan Pelayanan Publik dan Hukum Independen (BHP2HI), Suhardi Winoto, turut menyoroti dugaan pelanggaran peruntukan lahan dan bangunan yang dibahas dalam RDP tersebut.
Menurut Suhardi, kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong investasi harus tetap berjalan seiring dengan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Ia menyinggung Peraturan Wali Kota (Perwal) Tangerang Nomor 11 Tahun 2003 sebagai salah satu regulasi yang perlu diperhatikan dalam persoalan tersebut.
Suhardi menilai, investasi tidak semestinya hanya dilihat dari aktivitas usaha yang berjalan, tetapi juga perlu memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan serta kontribusi terhadap masyarakat.
Ia mengungkapkan, BHP2HI telah menyampaikan surat kepada 20 pelaku usaha terkait persoalan tersebut. Dari jumlah itu, delapan pelaku usaha dinilai organisasinya memiliki persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
“Ada 20 pelaku usaha sudah kita surati dan delapan pelaku usaha kami nilai sudah fatal, yaitu yang dibahas di RDP tadi. Kita menunggu hasil dari RDP tadi, apakah akan segera ditindaklanjuti atau tidak,” ujar Suhardi.
Ia berharap hasil RDP tersebut ditindaklanjuti secara konkret oleh OPD terkait sehingga dugaan pelanggaran perizinan dan pemanfaatan ruang dapat diperiksa serta diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(man/joe)
Komentar